Jasa Kepengurusan PPJK Untuk Keperluan Export & Import

Jasa Pegurusan PPJK – Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir atau eksportir. Terus apa sih, kewajiban pabean itu?

Apa saja pekerjaan pengurusan yang dilakukan PPJK?

PPJK mewakili kepentingan eskportir dan importir di kantor pabean. Adapun beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh PPJK yang sudah mendapatkan kekuasaan dari importir atau eksportir adalah sebagai berikut:

  • Membayar pungutan neagara bukan pajak (PNBP), Bea Masuk, Bea Keluar,
  • Cukai serta pajak dalam rangka impor.
  • Membuat pemberitahuan pabean terkait:
  • Mengisi dokumen pemberitahuan pabean
  • Memberitahukan nilai pabean (yaitu harga barang impor maupun ekspor)
  • Menginformasikan jumlah, kualitas dan jenis barang secara tepat
  • Menginformasikan tarif barang impor maupun ekspor secara benar dan rinci
  • Menghitung bea masuk, bea keluar, cukai serta pajak untuk proses import
  • Melengkapi dokumen-dokumen pelengkap pabean serta dokumen untuk persyaratan impor maupun ekspor
  • Memonitor serta memantau arus dokumen di kantor pabean
  • Menyerahkan barang impor maupun ekspor untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh pejabat pabean serta
  • Memantau proses pemeriksaan apabila barang impor tersebut wajib diperiksa
  • Mengurus pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari/ke kawasan pabean

Prosedur kepengurusan oleh PPJK

Importir atau eksporti bisa meminta pertolongan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) apabila pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri.  Adapun prosedur kepengurusan yang dilakukan oleh PPJK:

  • PPJK akan melakukan registrasi lewat media elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea serta Cukai dengan tujuan untuk mendapatkan nomor pokok PPJK
  • Kemudian persyaratan administrasi akan diperiksa oleh teknis kepabeanan Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan persetujuan setelah data registrasi diisi secara lengkap dan sesuai
  • PPJK menerima nomor pokok PPJK
  • Apabila PPJK sudah menerima nomor pokok PPJK maka harus menyerahkan jaminan kepada Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai)
READ MORE

Supaya Ekspor Makin Moncer, OJK Perkuat Aturan Ini

Untuk memperkuat ekspor Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan beberapa aturan. Misalnya terkait pembinaan dan pengawasan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Saat ini LPEI diawasi oleh OJK sesuai dengan POJK 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengungkapkan dalam pertemuan dengan OJK LPEI membahas tindak lanjut atas Rancangan POJK terkait pembinaan dan pengawasan LPEI.

“POJK ini akan dilakukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga POJK tersebut dapat semakin menyesuaikan dengan akselerasi realisasi mandat namun tetap sesuai dengan tata kelola yang berlaku,” kata Rijani dalam siaran pers, Selasa (18/1/2022).

Berkenaan dengan penugasan khusus yang dimiliki oleh LPEI, maka OJK memiliki sejumlah Peraturan OJK (POJK) yang mengatur secara khusus operasional LPEI, di antaranya dalam hal pembinaan dan pengawasan. Rancangan POJK tersebut sedang dibahas oleh LPEI bersama OJK supaya bisa lebih adaptif dengan aktifitas bisnis LPEI.

Rijani melanjutkan bahwa perbaikan secara berkelanjutan dilakukan LPEI secara intensif untuk mendorong LPEI menjadi lembaga yang bersih dan dipercaya dalam menjalankan program kerja sesuai mandat dalam Undang-undang.

Maka, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan antara lain regulator, pengawas dan aparat penegak hukum menjadi salah satu agenda LPEI di tahun 2022 ini.

Kepala Eksekutif IKNB OJK Riswinandi Idris mengatakan bahwa OJK mendukung segala upaya perbaikan yang tengah diinisiasi LPEI dan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan berbagai program yang merupakan mandat Pemerintah.

Dari draf rancangan POJK yang ada di laman resmi OJK disebutkan tingkat kesehatan LPEI dinilai melalui empat aspek, yakni tata kelola perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

Aturan tersebut juga akan mengatur faktor permodalan dalam penilaian tingkat kesehatan LPEI. Terkait modal minimum, LPEI diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal paling rendah sebesar 8 persen dan/atau sesuai profil risiko yang wajib dipenuhi LPEI. Termasuk mengulas tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Mekanisme penilaian tingkat kesehatan LPEI akan dikategorikan mulai dari peringkat 1-5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi LPEI yang lebih baik.

Jika nantinya faktor tingkat kesehatan LPEI ditetapkan dengan peringkat 4 atau 5, LPEI wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan ke OJK. Sejumlah ketentuan action plan juga diatur dalam RPOJK ini.

READ MORE