Era Logistik dan Koridor Kawasan Industri Baru

PEMERINTAH melalui rilis Kemenko Perekonomian meyakini pertumbuhan sepanjang tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,7 persen-4 persen (year on year). Dengan tren Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, kita bisa berharap tahun 2022 diperkirakan bangkit dan mulai bergegas fokus pada pertumbuhan pasca pandemi Covid-19. Era urbanisasi berimbas langsung terhadap pola supply chain dan perkembangan industri. Kawasan aglomerasi megapolitan Jabotabekpujur tak pelak menghadapi tekanan luar biasa dalam mempersiapkan ruang bagi pertumbuhan. Sebagai pionir urusan kawasan industri, propinsi Jawa Barat memiliki koridor Bekasi- Karawang yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan industri manufaktur dan pergudangan nasional. Dengan hampir 60 persen lebih ekspor impor Indonesia berputar di kawasan ini, memperlihatkan betapa pentingnya fungsi strategis kawasan tersebut. Sejarah memperlihatkan koridor Bekasi Karawang tumbuh secara sporadis dan by chance. Sangat oportunistik dan berdampak pada akumulasi kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia.

Tentu menyisakan masalah besar ketimpangan, kondisi pasokan perumahan dan kualitas perumahan buruh, di antara isu kusut. Ditambah, laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mengalami kontraksi secara signifikan akibat dampak pandemi Covid-19. Koridor Baru Ada dua koridor pengungkit ekonomi baru yang saat ini digadang-gadang, baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Jawa Barat akan mengembangkan kawasan metropolitan baru Rebana di pesisir utara. Selain merencanakan di kawasan baru, kebijakan pemerintah provinsi yang proaktif dan progresif akan sangat menentukan arah perkembangan ruang industrialisasi Jawa Barat ke depan. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh lima lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan. PDRB Jawa Barat akibat pandemi tahun 2020 secara nominal menurun sebanyak Rp 36 Triliun dibandingkan 2019. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur kawasan untuk menciptakan multiplier effect kesejahteraan sosial, kesehatan, keadilan, sangat berpengaruh pada tingkat daya saing ekonomi kawasan tersebut. Jawa Barat perlu terus mengandalkan daya tarik investasi kawasan berdaya saing tinggi, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Namun ada gap dan kendala yang harus ditemu-kenali di Rebana. Perencanaan sistem logistik tidak bisa hanya terbatas pada kaitan logistik antar-kota, tapi juga dengan wilayah lain yang lebih luas.

Pengalaman saya menjadi komisaris di perusahaan infrastruktur pengembang kawasan industri Jababeka, saya melihat kerentanan sistem logistik yang akan dikembangkan harus berketahanan. Hal ini hanya bisa dicapai dengan penerapan sistem teknologi informasi dan adopsi kaidah-kaidah baru sistem supply chain dunia. Dengan model pergudangan modern, dry port seperti Cikarang Dry Port terbukti merupakan bagian penting sistem supply chain ke depan. Ke depan, kawasan-kawasan industri dan pergudangan sebagai bagian dari sistem supply chain dunia, harus mampu mandiri dan menjadi pengampu (enabler) bagi terciptanya ruang dan ekonomi yang livable, berkelanjutan dan adil bagi warganya. Maka, kawasan seperti Rebana akan harus dibangun dengan menyediakan dormitori dan ruang hidup layak bagi buruh. Proyeksi penyedian perumahan di sekitar kawasan industri harus menjadi syarat utama perijinannya. Selain Jawa Barat dengan Rebananya, ada juga IKN baru yang sedang dalam perencanaan di Kalimantan Timur.

Dengan enam kluster industri pendorong ekonomi, maka pemilihan lokasi dan penyediaan perumahan harus dapat memastikan masa depan kota yang berketahanan dan manusiawi. Rencana pembangunan IKN dengan mendorong segitiga metropolitan baru, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Gagasan ekonominya adalah untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, keberagaman ekonomi dan ketahanan ekonomi. Dalam rencana tersebut, diharapkam pada tahun 2045 Produk Domestik Bruto (PDB) Kalimantan Timur akan menjadi enam kali saat ini, dengan Compounded Annual Growth Rate (ACGR) dua kali lipat pertumbuhan dari dua persen, serta PDB per kapita naik 1,6 kali. Pasca pandemi Covid-19, tantangan mendasar bagi IKN maupun Jabar, adalah mencari jawaban siapa yang harus menjadi aktor penghela utama agar pertumbuhan terjadi by design. Tidak lagi sekedar kebetulan atau by chance. Pengembang kawasan industri Indonesia sudah terbukti menjadi pionir mulai dari koridor Bekasi. Saya yakin, bila pemerintah mau duduk bersama mendesain arah pengembangan bersama ahlinya, niscaya mempertinggi keberhasilan dari misi ekonomi berbasis koridor

READ MORE

Jasa Kepengurusan PPJK Untuk Keperluan Export & Import

Jasa Pegurusan PPJK – Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir atau eksportir. Terus apa sih, kewajiban pabean itu?

Apa saja pekerjaan pengurusan yang dilakukan PPJK?

PPJK mewakili kepentingan eskportir dan importir di kantor pabean. Adapun beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh PPJK yang sudah mendapatkan kekuasaan dari importir atau eksportir adalah sebagai berikut:

  • Membayar pungutan neagara bukan pajak (PNBP), Bea Masuk, Bea Keluar,
  • Cukai serta pajak dalam rangka impor.
  • Membuat pemberitahuan pabean terkait:
  • Mengisi dokumen pemberitahuan pabean
  • Memberitahukan nilai pabean (yaitu harga barang impor maupun ekspor)
  • Menginformasikan jumlah, kualitas dan jenis barang secara tepat
  • Menginformasikan tarif barang impor maupun ekspor secara benar dan rinci
  • Menghitung bea masuk, bea keluar, cukai serta pajak untuk proses import
  • Melengkapi dokumen-dokumen pelengkap pabean serta dokumen untuk persyaratan impor maupun ekspor
  • Memonitor serta memantau arus dokumen di kantor pabean
  • Menyerahkan barang impor maupun ekspor untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh pejabat pabean serta
  • Memantau proses pemeriksaan apabila barang impor tersebut wajib diperiksa
  • Mengurus pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari/ke kawasan pabean

Prosedur kepengurusan oleh PPJK

Importir atau eksporti bisa meminta pertolongan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) apabila pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri.  Adapun prosedur kepengurusan yang dilakukan oleh PPJK:

  • PPJK akan melakukan registrasi lewat media elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea serta Cukai dengan tujuan untuk mendapatkan nomor pokok PPJK
  • Kemudian persyaratan administrasi akan diperiksa oleh teknis kepabeanan Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan persetujuan setelah data registrasi diisi secara lengkap dan sesuai
  • PPJK menerima nomor pokok PPJK
  • Apabila PPJK sudah menerima nomor pokok PPJK maka harus menyerahkan jaminan kepada Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai)
READ MORE

Supaya Ekspor Makin Moncer, OJK Perkuat Aturan Ini

Untuk memperkuat ekspor Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan beberapa aturan. Misalnya terkait pembinaan dan pengawasan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Saat ini LPEI diawasi oleh OJK sesuai dengan POJK 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengungkapkan dalam pertemuan dengan OJK LPEI membahas tindak lanjut atas Rancangan POJK terkait pembinaan dan pengawasan LPEI.

“POJK ini akan dilakukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga POJK tersebut dapat semakin menyesuaikan dengan akselerasi realisasi mandat namun tetap sesuai dengan tata kelola yang berlaku,” kata Rijani dalam siaran pers, Selasa (18/1/2022).

Berkenaan dengan penugasan khusus yang dimiliki oleh LPEI, maka OJK memiliki sejumlah Peraturan OJK (POJK) yang mengatur secara khusus operasional LPEI, di antaranya dalam hal pembinaan dan pengawasan. Rancangan POJK tersebut sedang dibahas oleh LPEI bersama OJK supaya bisa lebih adaptif dengan aktifitas bisnis LPEI.

Rijani melanjutkan bahwa perbaikan secara berkelanjutan dilakukan LPEI secara intensif untuk mendorong LPEI menjadi lembaga yang bersih dan dipercaya dalam menjalankan program kerja sesuai mandat dalam Undang-undang.

Maka, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan antara lain regulator, pengawas dan aparat penegak hukum menjadi salah satu agenda LPEI di tahun 2022 ini.

Kepala Eksekutif IKNB OJK Riswinandi Idris mengatakan bahwa OJK mendukung segala upaya perbaikan yang tengah diinisiasi LPEI dan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan berbagai program yang merupakan mandat Pemerintah.

Dari draf rancangan POJK yang ada di laman resmi OJK disebutkan tingkat kesehatan LPEI dinilai melalui empat aspek, yakni tata kelola perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

Aturan tersebut juga akan mengatur faktor permodalan dalam penilaian tingkat kesehatan LPEI. Terkait modal minimum, LPEI diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal paling rendah sebesar 8 persen dan/atau sesuai profil risiko yang wajib dipenuhi LPEI. Termasuk mengulas tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Mekanisme penilaian tingkat kesehatan LPEI akan dikategorikan mulai dari peringkat 1-5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi LPEI yang lebih baik.

Jika nantinya faktor tingkat kesehatan LPEI ditetapkan dengan peringkat 4 atau 5, LPEI wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan ke OJK. Sejumlah ketentuan action plan juga diatur dalam RPOJK ini.

READ MORE